Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan mengurangi jam kerja PNS. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Gubernur Sumsel tanggal 7 Juli 2011 No 800/1280/BKD/2011. “Ya,selama Ramadan, jam kerja PNS berkurang. Pengaturan jam kerja ini juga berlaku untuk perusahaan daerah, seperti PDAM Tirta Musi, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, PD Pasar Palembang Jaya, dan RSUD Palembang Bari,”kata Lukman.

Adapun untuk waktu istirahat akan dipangkas sekitar 30 menit. Hal ini berarti pada Senin– Kamis, jam istirahat dimulai pukul 12.00–12.30. Sedangkan, istirahat pada Jumat pukul 12.00–13.00. “Kita akan mengurangi jam istirahatnya di bulan puasa kita mengurangi jam istirahat 30 menit, biasa satu jam dari pukul 12.00– 13.00, puasa hanya sampai 12.00–12.30, dan untuk Jumat pukul 12.00-13.00,”ujarnya.

Sedangkan, untuk libur Idul Fitri atau cuti bersama, Lukman menyebutkan,semua sudah diatur dalam surat edaran tersebut. Hari Raya Idul Fitri 1432 H pada 30–31 Agustus 2011, adapun libur PNS akan dimulai pada 29 Agustus–2 September 2011. Akan dilakukan pengawasan tegas bagi para PNS dalam penerapan jam kerja dan cuti bersama tersebut. Sebab, pengawasan akan dilakukan penuh mulai 26 Agustus–5 September.“

Apabila sampai dalam batas waktu yang ditentukan masih banyak yang bo-los, akan diberikan sanksi yang tegas,“ tandasnya. Sementara itu, Asisten I Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Rosidi mengatakan, penyesuaian jam kerja bagi PNS selama bulan puasa Ramadan hendaknya tidak mengurangi kualitas kinerja para abdi negara tersebut.

“Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan untuk memperbanyak amal ibadah, bukan berarti PNS di lingkungan Pemkot Palembang bisa bermalas- malasan saat bekerja. Karena sudah ada penyesuaian jam kerja ini,maka kami harap kinerja harus tetap berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing,jangan sampai ada yang membolos,”ucapnya. Demikian catatan online Dunia Berita yang berjudul Selama bulan suci Ramadan.

Keduanya berseteru setelah Waode menyebut Marzuki sebagai calo anggaran dalam sebuah program acara di stasiun televisi swasta.

“Ada mediasi oleh fraksi (PAN). Ya, untuk tatap muka, klarifikasi dengan Pak Marzuki Alie,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Taufik, yang juga politisi PAN, optimistis proses mediasi tersebut akan membuahkan hasil. Terlebih, Marzuki dikatakan menyambut baik proses mediasi tersebut.

Pada kesempatan itu, Taufik meluruskan bahwa pernyataan bahwa Marzuki adalah calo anggaran merupakan kesimpulan pembawa acara program televisi tersebut. “Statement tersebut tidak muncul secara utuh dari Waode,” kata Taufik.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi menegaskan, pernyataan Waode tak lebih dari slip of tounge atau keseleo lidah. Dan support untuk Kontes SEO

“Ini tak berarti kalau ada anggota masyarakat yang mempunyai pikiran berbeda dengan kebijakan politik negara harus dilarang,” kata Ifdhal kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/5/2011).

Ifdhal mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga negara yang dijamin UUD 1945. Rencana sekelompok orang yang ingin merayakan HUT kemerdekaan negara tertentu, kata Ifdhal, merupakan ekspresi kebebasan berpendapat.

Menurut aktivis HAM, kegiatan tersebut dapat dilarang jika melanggar ketertiban hukum atau menyebarkan kebencian. “Jadi, sepanjang tak melanggar hukum, tak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak memberikan izin,” katanya.

Seperti diwartakan, beredar informasi, komunitas Yahudi di Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Israel, Sabtu (14/5/2011). Kabar ini memunculkan kontroversi. Banyak kelompok di Indonesia bersikap antipati terhadap negara zionis itu terkait sikap represif negara itu terhadap bangsa Palestina. Hingga saat ini Indonesia pun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Di Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, memastikan tidak ada kelompok yang meminta perizinan untuk merayakan berdirinya negara Israel ke 63 di seluruh wilayah Indonesia.

“Tidak ada kelompok yang mau merayakan apalagi di Jakarta, tidak ada. Kita sudah cek di seluruh Polres di wilayah Indonesia, nggak ada yang mengajukan izin untuk merayakan,” kata dia.

Ditambahkan, jika hari ini ada yang mengajukan izin, Polri tidak akan memberikan izin. Alasannya, izin menggelar kegiatan harus disampaikan satu minggu sebelum acara. Demikian catatan online blog Dunia Berita tentang Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim.

Pergantian rute ini menyebabkan kekecewaan pengguna busway yang melewati rute tersebut. “Kantor saya di daerah Kuningan, sementara saya tinggal di Salemba. Setelah rute itu dihapus, saya naik sampai BNN lalu transit di koridor IX, ” kata Defri (27), Senin (24/1/2011).

Ia mengaku rute tersebut lebih jauh, tetapi setidaknya dapat menghindari macet daripada harus naik bus kota.

Hal serupa diungkapkan Haris. Pekerja kantoran ini mengaku kecewa dengan penghapusan rute Senen-Ragunan karena merasa harus bolak-balik transit. “Terus terang saya kecewa. Monas-Ragunan itu kan repot sekali. Dari dulu saya hindari turun naik di Monas. Soalnya enggak strategis. Susah,” ujarnya.

Saat penghapusan rute ini ditanyakan kepada petugas di dalam busway, sang petugas mengatakan ia akhir-akhir ini sering menerima komplain. Hal itu disebabkan banyak pengguna busway yang belum tahu mengenai penghapusan rute tersebut.

“Banyak penumpang yang sudah naik dan baru tahu bahwa rute itu sudah enggak ada,” kata petugas busway yang enggan namanya disebut. Bahkan, beberapa penumpang marah-marah kepadanya.

“Jadi, saya yang dimarahin Mbak. Saya sarankan mereka pake busway yang lewat koridor IV, V dan VI kalau mau mencapai halte yang dulu dilewati rute Ragunan-Senen,” katanya.

Rute alternatif Senen-Ragunan pertama kali dioperasikan 1 Oktober 2010. Halte yang dilalui adalah Senen Sentral, Pal Putih, Kramat Sentiong, Salemba UI, Salemba Carolus, Manggarai, Pasar Rumput, Halimun, langsung Ragunan. Dengan rute ini pengguna busway tidak perlu transit di Matraman 1 dan Dukuh Atas 2. Rute yang baru empat bulan dioperasikan ini akhirnya dihilangkan dan diganti dengan rute Monas-Ragunan. Demikian catatan online Saidi tentang Rute alternatif Senen-Ragunan.

Habibi adalah orang kelima yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Empat mahasiswa lainnya ditahan di Mapolrestabes Makassar, yakni Hasanuddin Rahim alias Aan (Fakultas Hukum UMI), Fuad Bacmid (Fakultas Sospol Univeritas 45 Makassar), Syamsul Asri alias Ancuk (Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar), serta Muh Syahban Munawir alias Awi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).

Berbeda dengan empat tersangka sebelumnya yang ditangkap, Habibi datang sendiri ke Mapolrestabes Makassar guna menghadiri panggilan penyidik sebagai saksi. Namun, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, polisi langsung menaikkan status Habibi menjadi tersangka. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Hery Marwanto mengatakan, mahasiswa angkatan 2009 ini diduga kuat terlibat kasus ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman video dan gambar yang dimiliki polisi. “Kami panggil Habibi sebagai saksi dalam kasus ini.

Dia datang bersama pengacaranya dan setelah diperiksa akhirnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka,” tutur Kanit VI Reskrim Polrestabes AKP Muhammad Fajri yang menangani kasus ini. Fajri menjelaskan, saat diinterogasi, tersangka tidak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman video dan gambar peristiwa tersebut.“ Tersangka mengakui melempar pos polisi,”tuturnya. Selain Habibi, saksi lainnya yang menghadiri panggilan polisi, yaitu Andi Udin, mahasiswa Fakultas Hukum UMI.Namun,dia tidak terbukti terlibat dalam kasus ini.

“Jadi,ada lima saksi yang kami panggil dan hanya dua yang hadir. Tiga saksi lain sudah dilayangkan surat panggilan kedua, tapi belum menghadiri panggilan penyidik,” ungkapnya. Tiga saksi yang belum hadir itu, yakni berinisial Ak, Cp, serta Ud, yang rencananya dijemput paksa. Polisi akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Lima tersangka dijerat Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan secara Bersamasama dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.